Pernikahan LGBT seharusnya tidak pernah dilegalkan.
Dalam struktur yang telah ada, mengizinkan pernikahan LGBT merupakan keputusan yang benar. Negara menguasai pernikahan sipil, mengaitkan hak, manfaat, dan kewajiban dengan status tersebut, lalu menawarkannya kepada pasangan heteroseksual. Ketika menolak memberikan pengakuan yang sama kepada pasangan LGBT dalam keadaan yang setara, negara tidak sekadar mempertahankan sebuah tradisi. Negara menggunakan monopolinya sendiri untuk menentukan pasangan mana yang dapat memperoleh akibat hukum yang hanya dikuasainya.
Namun, kesalahan itu bermula sebelum pengecualian tersebut. Negara dapat menolak pengakuan itu hanya karena sebelumnya telah memperoleh kekuasaan untuk menentukan hubungan konjugal mana yang dianggap sah. Pasangan LGBT seharusnya tidak pernah perlu meyakinkan mayoritas, pengadilan, atau birokrasi agar dapat membentuk ikatan mereka. Lembaga yang bersedia mengakui mereka dan memikul kewajiban tertentu melalui kontrak juga seharusnya tidak pernah memerlukan izin politik.
Pengakuan negara memperbaiki diskriminasi nyata di dalam sistem yang ada. Pertanyaan sebelumnya tetap ada: mengapa hubungan damai antara orang dewasa harus melewati penilaian politik pihak ketiga?
Persoalan hukum
Hubungan konjugal lahir dari kehendak bersama individu-individu yang membentuknya. Hubungan itu dapat dirayakan karena alasan afektif, keluarga, harta kekayaan, atau agama, tetapi kesepakatan, komitmen, dan kewajiban yang diambil sendiri oleh para pihaklah yang menopangnya.
Ketika negara memusatkan formalisasi ikatan dan akibat hukumnya, para pihak menjadi bergantung kepada negara untuk memperoleh status yang diterapkan pada hubungan yang telah ada di antara mereka.
Namun, pengakuan itu tidak harus menjadi kewenangan eksklusif negara. Gereja, perkumpulan, komunitas, keluarga, dan lembaga lain dapat merayakan, mencatat, atau mengakui hubungan konjugal menurut kriteria masing-masing. Bagi lembaga-lembaga tersebut dan orang-orang yang menerima pengakuannya, pasangan itu sudah dapat dianggap menikah tanpa perlu ada otoritas politik yang menciptakan atau memberi izin atas ikatan tersebut.
Hal ini tidak berarti bahwa semua akibat dari hubungan konjugal dapat ada tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ketika pasangan ingin mengatur harta, asuransi, manfaat, atau kewajiban lain, mereka perlu menemukan perusahaan, perkumpulan, dan lembaga yang bersedia ikut serta dalam kesepakatan tersebut. Perbedaannya adalah lembaga-lembaga itu hanya memikul kewajiban yang telah mereka setujui, tanpa memperoleh kekuasaan untuk menentukan boleh atau tidaknya ikatan pasangan tersebut ada.
Dalam tatanan kontraktual, tidak ada perusahaan atau lembaga yang wajib memberikan akibat yang sama kepada setiap ikatan konjugal. Lembaga dapat menolaknya karena keyakinannya sendiri, menerimanya karena menyetujui hubungan tersebut atau, meskipun tidak menyetujuinya secara moral, menilai bahwa melayani permintaan itu menguntungkan secara ekonomi.
Dalam setiap keadaan tersebut, lembaga itu belum tentu menyatakan bahwa hubungan tersebut dapat dibenarkan secara moral. Lembaga itu hanya menentukan akibat kontraktual mana yang bersedia diterimanya dalam hubungannya dengan pasangan tersebut.
Berbeda dengan pernikahan sipil, pengakuan kontraktual hanya mengikat lembaga dan individu yang telah setuju untuk memikul komitmen tersebut. Dalam pernikahan sipil, negara mengakui ikatan konjugal dan memberikan akibat hukum umum kepadanya di seluruh struktur yang dikuasai negara, termasuk dalam hubungan dengan orang dan lembaga yang tidak ikut dalam kesepakatan yang dibuat pasangan tersebut.
Status itu tidak hanya menghasilkan satu akibat yang terpisah. Pernikahan sipil menghimpun akibat di bidang harta kekayaan, waris, jaminan sosial, perpajakan, dan keluarga dalam satu klasifikasi hukum, tanpa mengharuskan para pihak merundingkan setiap akibat secara tersendiri. Negara tidak hanya mengakui bahwa dua orang membentuk sebuah pasangan. Negara mengubah pengakuan itu menjadi serangkaian akibat yang berlaku di seluruh struktur hukum yang dikuasainya. Dalam pengakuan kontraktual, setiap peserta memilih komitmen yang bersedia diambilnya. Dalam pernikahan sipil, negara menghimpun komitmen-komitmen itu di bawah sebuah status umum yang telah ditentukannya terlebih dahulu.
Bagaimana dengan pengakuan LGBT?
Tidak adanya status konjugal yang dimonopoli negara tidak akan menghapus kebutuhan yang lahir dari kehidupan bersama. Pasangan LGBT akan tetap perlu mengatur harta, asuransi, manfaat, perwakilan, dan komitmen lain yang berkaitan dengan hubungan mereka. Kebutuhan itu nyata, terlepas dari apakah negara mengakui ikatan tersebut.
Pasangan tersebut akan mencari perusahaan, perusahaan asuransi, perkumpulan, dan lembaga lain yang bersedia memberikan akibat tertentu kepada hubungan mereka. Pencarian itu akan menciptakan permintaan atas kontrak, manfaat, dan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan yang telah ada. Melayani permintaan tersebut akan bernilai bagi lembaga yang ingin menarik konsumen, menarik pekerja, atau menjangkau kelompok yang sebelumnya diabaikan.
Namun, tekanan tersebut tidak akan selalu mendorong lembaga ke arah yang sama. Perusahaan yang menolak manfaat tertentu dapat menghadapi boikot, kehilangan konsumen, membuat pekerja menjauh, atau menanggung biaya reputasi yang melampaui nilai penolakan itu bagi pemiliknya. Dalam beberapa keadaan, mengakui pasangan LGBT akan lebih menguntungkan secara ekonomi bahkan bagi pemilik yang tidak menyetujui hubungan tersebut secara moral.
Namun, dapat pula muncul permintaan atas lembaga yang berorientasi pada nilai agama, budaya, atau konservatif dan bersedia menggunakan kriteria yang berbeda. Konsumen tertentu mungkin justru memilih perusahaan dan perkumpulan yang tidak mengakui ikatan tertentu atau yang menyusun layanannya menurut keyakinan mereka sendiri.
Kebebasan berkontrak tidak menjamin bahwa semua lembaga akan bergerak ke arah yang sama. Dalam lingkungan tempat tidak satu pun dari mereka memiliki wewenang untuk menghalangi lembaga lain beroperasi, preferensi yang berbeda dapat berubah menjadi bentuk asosiasi yang berbeda. Hasilnya bukan pengakuan universal, melainkan kemungkinan bagi pasangan dan lembaga yang sama-sama bersedia untuk bekerja sama tanpa bergantung pada satu keputusan politik.
Siapa yang akan menawarkannya?
Dalam tatanan ini, pengakuan privat akan bersifat terdesentralisasi. Alih-alih satu otoritas menentukan terlebih dahulu semua akibat pernikahan dan menerapkannya melalui satu status hukum, berbagai lembaga dapat menjalankan fungsi tertentu sesuai kemampuan, kriteria, dan kesepakatan yang bersedia mereka tawarkan.
Tidak mesti ada satu lembaga privat yang bertanggung jawab untuk mereplikasi pernikahan sipil secara utuh. Gereja dapat merayakan ikatan tersebut, perkumpulan dapat mencatatnya, perusahaan asuransi dapat memberikan perlindungan kepada pasangan, pemberi kerja dapat memberikan manfaat, bank dapat mengatur akibat tertentu pada harta kekayaan, dan lembaga sertifikasi dapat memeriksa keaslian catatan yang diterbitkan lembaga lain.
Setiap pelaku hanya akan mengambil bagian dalam dimensi yang sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya. Pengakuan atas ikatan tidak akan bergantung pada sebuah organisasi yang mampu menguasai semua akibatnya, tetapi pada kerja sama antarlembaga spesialis, dengan setiap lembaga bertanggung jawab atas akibat tertentu bagi pihak-pihak yang menjadi mitra kontraknya.
Penentuan bentuk ikatan dan manfaat yang terkait dengannya juga tidak akan berada sepenuhnya di tangan lembaga. Pasangan itu sendiri dapat memilih bentuk pengakuan, layanan, dan komitmen yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Alih-alih menerima status hukum umum yang telah ditentukan negara, pasangan dapat mengatur setiap akibat secara terpisah melalui kontrak atau bergabung dengan paket yang ditawarkan jaringan lembaga konjugal. Dengan demikian, desentralisasi akan terjadi di kedua sisi: lembaga memilih akibat yang bersedia mereka tawarkan, sedangkan setiap pasangan dapat menyusun pengaturannya sendiri dari berbagai pilihan yang tersedia.
Beberapa fungsi yang dapat ditawarkan
Perusahaan dan perusahaan asuransi dapat menciptakan manfaat yang langsung ditujukan bagi kehidupan bersama. Seorang pekerja dapat mendaftarkan pasangannya ke dalam program jaminan kesehatan, menetapkannya sebagai penerima manfaat asuransi jiwa, mengajukan cuti untuk mendampinginya selama dirawat di rumah sakit, atau menerima bantuan apabila terjadi kematian. Paket konjugal juga dapat muncul dengan menggabungkan asuransi rumah, perlindungan kesehatan, bantuan pemakaman, dan perlindungan keuangan bagi kedua orang dalam pasangan tersebut.
Lembaga lain dapat melayani dimensi sosial dan komunitas dari hubungan tersebut. Gereja, perkumpulan, dan komunitas yang bersedia mengakui pasangan LGBT dapat menawarkan upacara, pencatatan, konseling pasangan, mediasi konflik, dana bantuan bersama, dan kegiatan bagi keluarga yang diakui oleh jaringan mereka. Sebuah perkumpulan, misalnya, dapat menerbitkan catatan yang digunakan perusahaan mitra, menyimpan daftar kontak darurat, serta menawarkan bantuan keuangan atau hukum kepada pasangan yang menjadi anggotanya. Dengan demikian, pengakuan bukan sekadar pernyataan simbolis: pengakuan dapat menjadi dasar bagi layanan konkret yang disusun di sekitar kebutuhan kehidupan konjugal.
Lembaga yang menangani pencatatan ikatan konjugal juga dapat muncul. Gereja, perkumpulan, atau lembaga setempat dapat memeriksa identitas para pihak, mencatat persetujuan mereka, menyimpan dokumen yang dipilih pasangan, serta memelihara informasi tentang penerima manfaat, perubahan kontrak, atau kemungkinan berakhirnya hubungan. Alih-alih menghimpun semuanya di bawah satu status hukum, pasangan dapat membeli layanan mulai dari pencatatan sederhana yang hanya dimaksudkan untuk membuktikan ikatan hingga layanan yang lebih lengkap dan mampu menghimpun serta mengintegrasikan dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, bank, penyedia jasa, dan lembaga lain, seperti surat kuasa, perjanjian harta kekayaan, dan kontrak perlindungan keuangan.
Dalam kehidupan sehari-hari, catatan tersebut akan menjadi acuan bersama bagi perusahaan dan penyedia jasa. Pasangan tidak perlu membuktikan hubungan mereka dari awal untuk setiap kontrak baru karena mereka dapat menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang telah dikenal di wilayah tersebut. Penerimaan atas catatan itu akan bergantung pada kepercayaan yang berhasil dibangun lembaga penerbitnya. Lembaga yang memeriksa informasi dengan buruk, kehilangan dokumen, atau memudahkan penipuan akan cenderung kalah bersaing dengan lembaga yang menawarkan catatan yang dianggap lebih aman.
Namun, pengakuan regional dapat menghadapi kesulitan di luar lingkungan tempat pengakuan itu dibuat. Perusahaan asuransi di kota lain, misalnya, mungkin tidak mengenal perkumpulan yang menerbitkan catatan tersebut dan tidak tertarik memeriksa sendiri prosedurnya satu per satu. Keadaan itu akan menciptakan permintaan atas lembaga sertifikasi yang mampu memeriksa keaslian dokumen tersebut dan menilai keandalan lembaga yang menerbitkannya.
Lembaga sertifikasi itu dapat membuat standar bersama, memastikan bahwa ikatan tersebut masih tercatat dan belum dibubarkan secara resmi berdasarkan aturan yang diterima para pihak, serta menghubungkan catatan tersebut dengan jaringan perusahaan, perusahaan asuransi, dan penyedia jasa yang lebih luas. Mereka tidak akan memutuskan sendiri keabsahan substantif semua kontrak yang terkait dengan pasangan, tetapi akan memeriksa keaslian dan status catatan yang digunakan sebagai acuan. Bagi pasangan, hal ini akan meningkatkan portabilitas pengakuan tersebut: ikatan yang dicatat oleh lembaga setempat dapat diterima di tempat lain tanpa harus membuktikan keberadaannya dari awal. Bagi perusahaan, manfaatnya terletak pada pengurangan biaya pemeriksaan. Alih-alih menganalisis ratusan catatan regional secara terpisah, perusahaan dapat mengandalkan beberapa lembaga sertifikasi yang telah dikenal dan menentukan standar yang bersedia mereka terima.
Bagaimana dengan pihak yang tidak mengakuinya?
Sampai di sini, saya telah menguraikan berbagai layanan, lembaga, dan mekanisme yang dapat digunakan pasangan LGBT untuk menata hubungan konjugal dengan komitmen yang telah ditentukan. Namun, ada satu hal penting: banyak lembaga tidak akan mengakui ikatan tersebut. Kebebasan berkontrak yang memungkinkan sebagian lembaga menawarkan pengakuan, manfaat, dan layanan juga memungkinkan lembaga lain menolaknya.
Namun, jangkauan penolakan tersebut akan terbatas. Perusahaan dapat memilih untuk tidak menawarkan manfaat tertentu, gereja dapat menolak merayakan ikatan itu, dan perkumpulan dapat menggunakan kriteria pengakuan yang berbeda. Tidak satu pun dari keputusan tersebut akan membubarkan hubungan, mencabut pengakuan yang diberikan organisasi lain, atau menghalangi pasangan mencari lembaga yang bersedia melayaninya. Di sinilah letak perbedaan antara penolakan terdesentralisasi dan penggunaan monopoli negara untuk menentukan hubungan mana yang akan diterima secara hukum: yang pertama menutup satu pilihan; yang kedua dapat menutup semuanya.
Keberatan yang lebih kuat muncul ketika sebuah lembaga menawarkan manfaat atau layanan kepada pasangan heteroseksual tetapi menolaknya kepada pasangan LGBT. Kritik itu tertuju pada hubungan tertentu, seperti pemberi kerja yang memberikan manfaat konjugal kepada sebagian pekerja atau perusahaan yang menawarkan layanan kepada masyarakat tetapi menolak pasangan tertentu.
Perbedaan perlakuan dapat memicu kecaman moral, boikot, dan hilangnya reputasi. Namun, kewajiban hukum memerlukan dasar lain. Kebebasan pasangan untuk membentuk hubungan tidak dengan sendirinya menciptakan kewajiban bagi pihak ketiga untuk memikul komitmen terhadap pasangan tersebut.
Lembaga menciptakan dasar itu ketika membuat sebuah komitmen. Lembaga tidak dapat mengiklankan manfaat, menerima pembayaran, atau menandatangani kontrak lalu menolak hal yang telah dijanjikannya. Lembaga dapat mengubah kriteria untuk kesepakatan mendatang, tetapi tetap terikat pada kontrak yang masih berlaku. Kebebasan untuk menolak hubungan baru tidak mengizinkan pelanggaran kontrak, pencabutan manfaat secara sepihak setelah pasangan menata hidup dengan mengandalkannya, atau penipuan terhadap mereka yang memercayai persyaratan yang ditawarkan.
Negara tidak boleh menolak
Perusahaan biasa dapat menolak kontrak baru tanpa menghalangi lembaga lain menawarkan layanan yang sama. Keputusannya hanya menjangkau hubungan yang dipilihnya untuk diikuti. Namun, negara tidak menempati posisi tersebut. Negara memungut dana secara wajib, menetapkan aturan umum, dan menguasai sendiri berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Selama status tersebut tetap berada di bawah kekuasaannya, negara tidak boleh menawarkannya hanya kepada pasangan yang dianggapnya dapat diterima secara moral.
Kriteria yang sama berlaku bagi lembaga negara dan, dalam pelaksanaan fungsi yang didelegasikan atau dilindungi, bagi perusahaan privat yang beroperasi melalui konsesi, eksklusivitas, atau hak istimewa publik. Ketika negara membatasi masuknya pesaing dan memberikan kendali atas layanan tertentu kepada satu lembaga, penolakan lembaga itu tidak lagi sepenuhnya terjadi dalam hubungan sukarela. Dalam kegiatan yang dilindungi, penolakan tersebut bertumpu pada posisi yang dipertahankan secara politik untuk menolak layanan yang mungkin bahkan tidak boleh ditawarkan oleh lembaga lain.
Sejauh mana usulan ini berlaku?
Argumen yang disampaikan sampai di sini tidak bermaksud membuktikan bahwa kontrak privat dapat segera menggantikan semua akibat pernikahan sipil. Argumen ini menunjukkan hal yang lebih khusus: hubungan konjugal dapat dibentuk tanpa izin negara, lembaga privat dapat mengakuinya, dan para pihak dapat mengatur berbagai komitmen yang berkaitan dengan kehidupan bersama melalui kontrak, pencatatan, dan layanan yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang bersedia.
Beberapa akibat yang saat ini berkaitan dengan pernikahan melibatkan orang yang tidak ikut dalam kesepakatan yang dibuat pasangan atau struktur yang dikuasai langsung oleh negara. Masalah seperti warisan, tanggung jawab atas anak, jaminan sosial negara, perpajakan, imigrasi, dan sengketa dengan kreditur tidak akan selesai secara otomatis hanya dengan adanya catatan konjugal privat. Setiap masalah memerlukan pembahasan tersendiri mengenai hak yang terlibat, orang yang terdampak, dan aturan yang harus mengatur konflik tersebut.
Namun, batas itu tidak mengembalikan hak negara untuk menguasai seluruh hubungan konjugal. Kenyataan bahwa akibat tertentu memerlukan aturan yang berlaku bagi pihak ketiga tidak berarti bahwa otoritas pusat harus menciptakan atau memberi izin atas ikatan antara orang dewasa. Teks ini tidak membuktikan bahwa satu pengaturan privat dapat menggantikan seluruh pernikahan sipil, tetapi telah menunjukkan bahwa pasangan dapat membentuk hubungan dan mengatur berbagai akibat yang mereka pilih tanpa bergantung pada persetujuan politik.
Kesimpulan
Oleh karena itu, pernikahan LGBT seharusnya tidak pernah perlu dilegalkan, sebab ikatan antara orang dewasa seharusnya tidak pernah dibuat bergantung pada izin politik. Di dalam struktur pernikahan sipil, mengakui pasangan LGBT merupakan langkah yang benar dan perlu: selama negara menguasai status tersebut dan akibat hukum yang terkait dengannya, negara tidak boleh menerapkannya secara tidak setara kepada pasangan dalam keadaan yang setara.
Kesalahan itu terletak lebih awal. Pasangan LGBT seharusnya tidak pernah perlu meyakinkan mayoritas, pengadilan, atau birokrasi bahwa mereka boleh membentuk hubungan satu sama lain. Ikatan itu dapat lahir dari kehendak para pihak sendiri, diakui oleh lembaga yang bersedia, dan menghasilkan akibat tertentu melalui kesepakatan, kontrak, serta jaringan kepercayaan.
Persoalan yang dibahas dalam teks ini juga melampaui pernikahan. Ketika negara memonopoli pengakuan hukum atas hubungan damai dan menguasai akibat yang berkaitan dengan status tersebut, negara mengubah pilihan yang dibuat antarindividu menjadi izin politik. Kesetaraan di dalam monopoli itu dapat memperbaiki pengecualian nyata, tetapi kebebasan yang lebih mendalam dimulai ketika tidak seorang pun memerlukan izin dari otoritas politik untuk membentuk ikatannya sendiri.